Skip to content

Blusukan

August 5, 2014

Catatan: sekitar 6 bulanan setelah Jokowi menjabat Gubernur DKI, saya membuat tulisan sederhana ini. Saya kirim ke sebuah media, tapi tak ada kabar alias tidak dimuat.

Joko Widodo (Jokowi), mantan walikota Solo, yang kini menduduki kursi nomor 1 DKI melesat sebagai tokoh nasional. Bersamanya juga melesat sebuah kata Jawa: ‘blusukan.’ Jokowi terkenal dan dielu-elukan di antaranya karena kegiatan ‘blusukan’-nya. Sedemikian memesonanya blusukan ini, bahkan Presiden SBY pun disebut-sebut meniru kegiatan blusukan ala Jokowi ini.

Teman saya dari luar Jawa bertanya melalui pesan pendek: apa itu blusukan? Ia tentu penasaran karena seringnya media menggunakan istilah blusukan belakangan ini. Jika kata itu telah tercantum dalam KBBI, tentu saja ia tidak akan repot bertanya. Apakah kata ini memang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia?

Blusukan memang kata yang cukup populer dalam kehidupan sehari-hari orang di Jawa Tengah dan Timur. Kata ini berasal dari blusuk, mblusuk, yang berarti masuk ke dalam (mlebu ing). Blusak-blusuk berarti ‘masuk ke mana-mana’ (mlebu ing endi-endi) (S.A. Mangunsuwito, 2002). Pengertian ini mungkin terlalu singkat dan tidak menunjukkan keluasan maknanya dalam pemakaian sehari-hari. Blusukan biasa dipakai untuk menunjukkan kegiatan berjalan-jalan ke tempat-tempat yang jarang atau bahkan belum pernah didatangi. Sering tidak ada yang hendak dicari dan dituju dalam kegiatan tersebut, kecuali blusukan, atau jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas itu sendiri. Blusukan dilakukan untuk mengisi waktu luang atau karena sedang tidak ada pekerjaan. Resiko dari blusukan adalah keblasuk, masuk secara tidak sengaja dan tak diduga ke tempat-tempat yang tak pernah didatangi dan dibayangkan. Keblasuk  tak jarang bisa mengandung efek sensasional.

Dengan cerdas, Jokowi meminjam kata itu untuk menggambarkan kegiatannya berkunjung dan bertemu dengan rakyat. Tentu itu bukan ‘blusukan’ sebenarnya atau bisa jadi perluasan dari makna blusukan. Yang nyata, blusukan Jokowi memiliki tujuan yang jelas. Ia dimaksudkan sebagai suatu ‘kunjungan kerja’ untuk menemui dan berbincang secara langsung dengan rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks sosial-politik di mana terdapat jarak antara masyarakat dan pemimpin, kegiatan blusukan jadi sangat penting dan menarik sekali. Bertemu langsung dengan rakyat sering tak menjadi kebutuhan, karena hal ini dirasa telah cukup dimediasikan oleh lembaga legislatif dan lembaga-lembaga lain, atau sudah cukup melalui atau dalam ajang kampanye Pemilu/Pilkada.

Kendati demikian, turun menemui rakyat secara langsung bukanlah khas Jokowi. Para pemimpin sebelumnya sudah biasa melakukan, dengan intensitas dan bentuk yang tentu berbeda. Pada bulan Ramadan misalnya, pejabat yang beragama Islam kerap memanfaatkan tarawih berjamaah untuk menemui rakyat melalui kegiatan yang disebut ‘Safari Ramadan’.  Semasa menjadi presiden, Gus Dur selalu mengadakan dialog dengan para jamaah seusai salat Jumat. Sedangkan mereka yang menghirup udara Orde Baru, tentu masih ingat dengan kegiatan ‘kelompencapir’ yang memperlihatkan bagaimana Presiden Soeharto berdialog akrab dengan masyarakat.

Bedanya, Jokowi datang secara langsung dan begitu saja tanpa pemberitahuan terlebih dulu, atau tanpa didahului dengan acara protokelir yang berbelit-belit, panjang dan membosankan. Ia datang dengan rombongan yang relatif kecil dan tanpa birokrasi yang rumit. Sejauh ‘kesan’ informal dan spontanitasnya ini, maka istilah ‘blusukan’ memang kata yang tepat dipergunakan, dan sekaligus juga mengena. Bukan kebetulan kalau kata ini dalam kamus Jawa ditandai sebagai ‘ng’, artinya ‘ngoko’ (kasar), berasal dari dan sering dipakai di kalangan bawah dalam hirarki masyarakat Jawa, bukan ‘krama’, milik elit atau kalangan menengah atas.

Mungkin ada istilah dari bahasa daerah lain yang bisa menggambarkan dengan baik kegiatan seperti yang dilakukan Jokowi ini, entahlah. Tapi yang jelas istilah dalam bahasa Indonesia seperti kunjungan kerja, lawatan kerja, dan atau anjangsana, terlalu sempit untuk mewadahinya.

Bahasa Indonesia perlu meminjam dan memasukkan kata ini dalam perbendaharaannya. Tentu dengan akibat, ia kini bukan lagi semata kegiatan orang kebanyakan tapi juga menjadi kegiatan kalangan pejabat.  Maknanya pun bisa jadi politis!

 

 

From → Gerundelan

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: