Skip to content

Sengketa Visual Ruang Publik

April 16, 2014

Oleh Hairus Salim HS

Artikel ini pernah dimuat di Koran Tempo, 21 September 2011

Ketegangan antargolongan, yang dalam banyak hal bisa meningkat menjadi konflik, yang terjadi belakangan ini di tanah air boleh dikatakan meningkat, bukan berkurang, meluas bukan menyempit. Jika sebelumnya ketegangan didasarkan pada soal penyiaran agama atau pendirian rumah ibadah, kini sebab masalah bertambah menyangkut soal visual di ruang publik.

Penghancuran patung Bima, Semar, dan Gatotkaca, tokoh-tokoh imajiner dalam dunia pewayangan, di kota Purwakarta, Minggu 18/9/11 kemarin, sudah menjadi bukti kuat adanya konflik visual di ruang publik ini. Penghancuran yang brutal ini melampaui ketegangan-ketegangan sejenis yang pernah muncul sebelumnya berkaitan dengan soal visual ini, seperti tuntutan penurunan Patung Budha di Vihara Tanjung Balai, Sumatera Utara dan penghancuran patung Tiga Mojang yang menjadi ikon sebuah perumahan elit di Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu, untuk menyebut beberapa kasus, yang terlintas dalam ingatan. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana kita memahaminya?

 

Dominasi Visual Ruang Publik
Ruang publik secara umum dimaknai sebagai tempat terbuka yang bisa dimanfaatkan secara bebas oleh setiap orang. Tempat terbuka seperti ini memungkinkan orang untuk saling bertemu dan berinteraksi. Secara fisik, ruang seperti ini bisa menunjuk pada taman kota, alun-alun, jalan, trotoar, batas kota, plaza, dan lainnya.

Karena sifat ‘publik’-nya, ruang publik tentu tidak boleh dikuasai oleh kelompok atau pihak tertentu. Ruang publik harus bersifat terbuka, sekuler, netral, dan non-partisan. Publik menunjuk pada arti masyarakat secara luas, tanpa mengenal pembedaan baik berdasar kelas, agama, suku, maupun golongan. Pluralisme yang menekankan penghormatan pada perbedaan, toleransi, dan solidaritas akan menjadi prasyarakat untuk membangun ruang publik yang bebas, demokratis, dan sehat.

Kendati demikian, dalam praktiknya, pengandaian ini tidaklah mudah. Karena kepentingan-kepentingan yang bersifat politik, ekonomi, atau sosial-budaya, ruang publik sering berubah menjadi ruang yang mewakili aspirasi politik pemerintah semata, atau kelompok budaya tertentu, atau kelas sosial tertentu, atau suatu kelompok keagamaan tertentu saja. Kenyataan ini membuat ruang publik tidak hampa dari tawar menawar dan tarik menarik kepentingan. Apa dan bagaimana ruang publik dimaknai dan dibentuk akan mencerminkan suatu pergulatan dan pergumulan yang bisa lunak bisa keras antarkelompok-kelompok sosial-politik di masyarakat.

Di daerah-daerah tertentu, di mana suatu kelompok keagamaan cukup dominan, ruang publik secara visual dimaknai dan dibentuk berdasarkan aspirasi mayoritas pemeluk agama di daerah tersebut. Sebagai contoh, kita misalnya bisa melihat himpunan tulisan 99 nama-nama Tuhan yang dikenal di dalam tradisi Islam dalam aksara Arab di sepanjang jalan di kota-kota seperti Cirebon atau Demak (Jawa Tengah), Barabai dan Martapura (Kalimantan Selatan), atau Batu Sangkar (Sumatera Barat), untuk menyebut beberapa kota yang pernah saya lihat langsung. Tampilan visual ini, saya kira, menunjukkan adanya dominasi visual dari kelompok mayoritas, yang membuat ruang publik menjadi cerminan dari dominasi kelompok tertentu tersebut. Tentu saja di balik fenomena ini terdapat banyak motif yang tidak melulu keagamaan, misal karena kebanyakan tulisan dalam bentuk lampion ini dibeayai oleh pemerintah setempat, maka ia bisa dikatakan sebagai ‘politik citra islami’ yang hendak dibangun pemerintah setempat tersebut.
Politik citra seperti ini pula yang tampak ketika misalnya kita memasuki atau keluar dari bandara Soekarno-Hatta di mana pintu gerbangnya secara visual sangat berwarna Hindu-Bali. Pemilihan visualitas ini tentu bersifat pragmatis dan menunjukkan motif untuk menciptakan citra wisata Indonesia yang sering diidentikkan dengan Bali.

 

Merosotnya toleransi, menguatnya puritanisme
Peristiwa yang dikemukakan di pembuka esai ini merupakan contoh aktual adanya konflik visual dalam pemaknaan ruang publik. Patung-patung wayang (Bima, Semar, Gatotkaca) atau Mojang Bandung yang dimaksudkan sebagai bagian dari pemandangan taman kota atau sebuah lingkungan publik, rupanya tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat, yang melihatnya sebagai representasi dari agama tertentu. Yang menarik adalah kasus patung Budha yang berdiri di halaman sebuah vihara yang pada dasarnya ruang privat, artinya milik dari kalangan Budha itu sendiri. Kendati demikian, secara visual keberadaan patung itu pasti tidak terbatas pada kalangan Budha atau pengguna vihara itu saja. Visualitasnya yang bersifat publik inilah yang rupanya dipermasalahkan.

Hampir semua motif penolakan, yang secara terbuka dikemukakan, didasarkan pada motif-motif keagamaan, yaitu bahwa visualitas yang ditampilkan dianggap tidak sesuai dengan ‘teologi Islam’ dan sekaligus citra islami yang sedang dibangun. Artinya, visualitas yang bisa diterima hanyalah yang berwarna islami saja.

Dengan motif-motif tersebut, maka bisa dikatakan juga bahwa gejala ini menunjukkan merosotnya toleransi dan menguatnya puritanisme di kalangan sebagian masyarakat Muslim. Islam memang dikenal sebagai agama yang anti-ikonik, kendati demikian dalam sejarahnya yang panjang, termasuk di Indonesia, bentuk-bentuk visual tiga dimensi di ruang publik bisa ditolerir selama bukan untuk kepentingan penyembahan. Hal itulah yang tercermin dari keberadaan berbagai patung atau relief pahlawan atau binatang yang terdapat di berbagai kota di Nusantara ini. Toleransi juga diberikan kepada kalangan agama yang memang menghadirkan representasi visual dalam sistem teologinya. Tapi tampaknya toleransi itu telah menurun, dan keinginan membentuk nilai Islam yang lebih formalistis dan verbal, serta satu-satunya, kini jauh lebih kuat.

Kendati demikian, kita tetap harus hati-hati pada apa yang berlangsung di permukaan. Sebagaimana sifat suatu yang visual yang tak bisa dilihat semata-mata dari tampilan visualitasnya, peristiwa ini juga tidak bisa kita lihat melulu dari segi keagamaan. Ada banyak motif yang bisa ditelusuri dan digali di baliknya. Peristiwa di Tanjung Balai misalnya banyak dikaitkan dengan kepentingan jangka pendek pemimpin politik setempat yang ingin membangun citra islami dirinya. Peristiwa di Bekasi juga sering dihubungkan dengan sentimen kelas. Sementara di Purwakarta, hal ini dihubungkan dengan kontestasi politik setempat.

Memang yang mengemuka dari semua peristiwa ini adalah motif keagamaan, dan hal inilah yang sangat mengecewakan sekaligus mengkhawatirkan di masa-masa mendatang.

From → Kertas Kerja

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: