Skip to content

Invensi Budaya dan Untuk Apa Menghidupkan Kesultanan Banjar?

June 27, 2013

Hairus Salims Hs

Pengantar untuk seminar, Kesultanan, Islam dan Masyarakat Banjar, diselenggarakan oleh Kesultanan Banjarmasin, Banjarmasin 21 November 2012.

Pengantar

Ketika mengelola majalah kesenian tradisi GONG beberapa tahun lalu dan terlibat dalam pengembangan ‘heritage education’ dua tahunan lalu,[1] yang memberikan kesempatan yang mahal kepada saya untuk berkeliling ke berbagai daerah di Nusantara, saya mendapat kesan yang mendua mengenai kedudukan (bekas) keraton dalam kaitannya dengan warisan budaya.

Di satu sisi, keraton menjadi perintis, pengayom, dan pemelihara warisan budaya yang sangat penting dan strategis. Festival-festival budaya dan keagamaan, yang rutin, panjang dan berulang, yang digelar keraton setiap tahun –katakan misal Upacara Panjang Jimat di Keraton Kanoman Cirebon dan Sekaten di Yogyakarta untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad— betul-betul menjadi sarana konservasi budaya yang efektif dan strategis. Kompleksitas prosesinya, mulai dari kendaraan, busana, kuliner, sesaji, instrumen musik, seni, dan lainnya, telah mewadahi hampir semua apa yang disebut sebagai ‘heritage’ di daerah tempat keraton tersebut berdiri. Melaluinya, masa lalu itu sampaidan hadir di masa kini, dan orang-orang menyaksikan dengan penuh takjub dan heran. Di sini, tampak sekali tradisi masih berlanjut dan berjalan, dan tradisi-tradisi baru terus diciptakan. Ketika ingat kampung halaman, saya menggumam: “ah sayang, kesultanan di Banjarmasin sudah nggak ada lagi!”

Di sisi lain, ketika berkunjung ke sejumlah bekas keraton tersebut, hati saya sangat sedih dan prihatin. Sebagian besar bangunan keraton tidak terurus, kotor, dan rusak. Keraton menjadi museum. Segala hal di dalamnya menjadi tontonan. Tradisi menjadi baku dan beku, serta seolah berhenti seperti jarum jam yang kehabisan energi dan tak berputar lagi. Sementara sebagian ruang lain lagi disewakan untuk restauran, toko, rumah (justru jadi baik karena terpelihara), sedangkan bagian ruang lain terbengkalai dan tak terurus, menjadi tempat berteduh para gelandangan kota. Sekali dua kita dengan kabar burung benda-benda keraton yang bernilai ‘heritage’ dibawa keluar dan dijual secara gelap oleh anggota keluarga. Tak mudah dan tak murah memang memelihara keraton dan kehidupan di dalamnya. Pemerintah daerah tak jarang mengeluh karena tak cukup dana untuk memberi subsidi dan subsidi yang diberikan betul-betul kecil sekali. Di sini, keraton menjadi lambang masa lalu dan beban masa kini, kusam, kusut, dan berdebu. “Untunglah di tempatku tidak ada keraton!” dalam hatiku sedikit senang saat itu.

Kreasi, Invensi, Mediasi   

Penghidupan kembali Kesultanan Banjar dengan demikian secara kultural saya lihat pertama-tama adalah untuk memerankan diri sebagai pencipta, pemelihara, pelanjut, dan pengembang dari tradisi budaya  kesultanan dan kerakyatan. Secara historis, kesultanan  adalah pencipta dan pembangun ‘tradisi baru’ ke dalam lingkungan istana dan rakyat kebanyakan. Hikajat Banjar mencatat bagaimana kerajaan mengirimkan utusan ke Giri untuk mendatangkan wayang topeng, wayang orang, dan berbagai tarian untuk menyemarakkan kehidupan istana. Jauh sebelumnya didedahkan bahwa Kerajaan pernah menerima hadiah dari Majapahit seperangkat instrumen gamelan (Si Rancakan), gongsuku (gong menah), dan babun (Sri Kenanga).[2]

Pada masa Islam pun, Kesultanan aktif mengembangkan tradisi dan kebudayaan. Pada tahun 1666, Pangeran Singa Marta diutus ke Bima untuk membeli kuda sebagai bibit ternak. Ia tidak saja pulang membawa kuda, tetapi sejumlah guru kesenian dari Bima yang ahli dalam seni suara. Pada zaman Sultan Inajatullah (1678), instrumen musik yang mendapat tempat resmi dalam istana, selain gamelan, adalah juga kecapi Dayak, kuriding dan kurung-kurung. Pada zaman Pangeran Hidayat (1854-59), seni dari Melayu dan Bugis juga memperoleh tempat, selain Jawa juga tentunya.[3]

Sekelumit riwayat di atas membentangkan kepada kita bahwa kesultanan adalah kreator utama tradisi dan kebudayaan. Yang menarik lagi, kesultanan sangat kosmopoli dengan bersifat terbuka pada seni dan kebudayaan dari luar.

Tetapi sejak penghapusan kesultanan oleh Belanda pada tahun 1860, panggung untuk menyelenggarakan upacara, festival, dan ritual dengan sendirinya sirna. Tradisi seperti dipotong tiba-tiba. Pemerintah Hindia Belanda tentu melarang hal ini, karena pemanggungan dan pertunjukan, yang menghimpun orang banyak, mengikuti pemikiran John Pamberton misalnya, selalu berarti pameran kekuasaan. Di lain pihak,  elit kesultanan, bangsawan dan saudagar, yang tidak bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan politik tersebut, banyak yang jatuh miskin.[4] Hampir pasti tidak ada beaya untuk menggelar festival dan upacara. Rakyat sendiri secara politis tidak lagi terikat pada kehidupan kerajaan, dan dengan demikian juga dengan kehidupan sosial dan budaya yang diintroduksi istana. Tentu setelah itu banyak dari tradisi istana ini yang menghilang. Bisa jadi juga terjadi ‘proletarisasi’, di mana tradisi istana itu kemudian diambil alih, dilanjutkan, dan dikembangkan oleh rakyat sendiri. Kenyataan ada dari sebagian tradisi tersebut yang masih bertahan hingga sekarang bisa menunjukkan hipotesis ini.

Menciptakan dan meneruskan tradisi, barangkali inilah, yang menjadi tanggung jawab Kesultanan, sekarang ini. Tetapi jelas ini tidak mudah, terutama karena lebih dari seabad, sejak 1859 hingga awal 2000an, Kesultanan absen, termasuk dalam hal menciptakan tradisi. ‘Tradisi untuk menciptakan tradisi’ sudah tidak dilakukan lagi. Jarak waktu itu sangat panjang dan hampir menyentuh empat generasi. Ingatan bagai kapas kecil di padang luas, begitu mudah terbang dihembus angin.

Barangkali yang dilakukan akhirnya adalah semacam ‘invensi tradisi.’ Eric Hobbawm menggunakan istilah invensi tradisi dalam pengertian yang luas, tetapi bukan berarti tidak bisa diikat. Invensi tradisi menyangkut tradisi yang secara aktual diinvensi, dikonstruksi, dan secara resmi dilembagakan dan yang muncul dengan cara yang kurang lebih mudah dilacak waktu dan datanya –mungkin hanya beberapa tahun—dan mengokohkan dirinya dengan begitu cepat sebagai ‘tradisi’.[5]

‘Tradisi yang diinvensi’ (invented tradition) diambil untuk mengartikan seperangkat praktik, yang aturannya secara resmi dibentuk terang-terangan atau pun diterima diam-diam, dan seperangkat ritual  atau sifat simbolis, yang berupaya untuk menanamkan nilai-nilai dan norma tingkah laku tertentu dengan berulang-ulang, yang otomatis ingin menunjukkan keterhubungannya dengan masa lalu. Jika mungkin, bahkan secara resmi berusaha untuk menunjukkan adanya hubungan dengan masa lalu historis yang masih berlanjut tersebut. Invensi tradisi, dengan demikian, adalah proses formalisasi dan ritualisasi, yang ditandai dengan adanya rujukan pada masa lalu, meski harus diulang-ulang.

Invensi tradisi, dengan demikian, penting dilakukan oleh Kesultanan, bukan semata karena itu memang telah menjadi peran historisnya, tetapi juga karena dengan invensi itu pula, kedudukannya akan bisa diterima. Kenyataan lain, penghidupan Kesultanan sendiri merupakan suatu tindak ‘invensi’. Invensi akhirnya menuntut invensi yang lebih luas dan bervariasi lagi.

Dalam masa hampir satu setengah abad itu banyak hal berubah. Yang lama hilang dan yang baru bermunculan. Banjarmasin khususnya, seperti kota-kota lain di Indonesia, telah berkembang menjadi kota yang modern.  Pasar tradisional telah banyak ditinggalkan. Mall menjadi situs berkumpul yang baru. Ruko mengepung sudut kota. Berbelanja menjadi ritual utama. Rumah-rumah modern tumbuh pesat, rumah-rumah kayu dan panggung makin menghilang. Kerekatan bubuhan semakin cair dan individualisme menyeruak. Dan orang-orang dari berbagai wilayah: Jawa, Bugis, Madura, dan sudah barang tentu dangsanak tuha, Dayak, hidup dan tinggal di sini. Banjarmasin menjadi kota yang plural.

Dalam konteks kekinian, maka Kesultanan tidak cukup hanya melakukan kreasi dan invensi, tetapi juga memerankan diri sebagai ‘penghubung budaya’ yang memediasikan berbagai kelompok sosial dan kelompok kepentingan di wilayah bekas kerajaan Banjar. Dalam hal kesenian, perhatian diarahkan bukan hanya untuk ‘kebudayaan’ yang dianggap Banjar sendiri (invensi), tetapi perlu juga memasukkan kebudayaan para pendatang untuk menjadi bagian dari kebudayaan setempat (kreasi). Ini tidak sulit dan juga tidak baru, karena Kesultanan Banjar sejak dulu bersifat terbuka dan kosmopolit. Kesultanan harus ikut mengayomi keberagamaan dan memelihara keberagaman dalam pangkuan Islam tersebut.

Revitalisasi, Proteksi, Resistensi[6]

Revitalisasi adalah salah satu cara bagaimana menghidupkan apa yang disebut sebagai tradisi. Biasanya ini menyangkut pengaktifkan kembali kesenian atau upacara tradisi yang telah merosot atau bahkan hilang. Dalam program revitalisasi, pelaku suatu kesenian yang masih hidup atau paling tidak orang yang pernah menyaksikan kesenian itu pada masa lalu terlibat sebagai narasumber. Jadi, revitalisasi bukan semata berdasarkan tafsiran atau intepretasi terhadap teks atau gambar, di mana tidak ada lagi orang yang dapat memberikan kesaksian dari kesenian tersebut. Wayang Banjar, yang sekarang makin menyurut dan dalangnya kini hanya tinggal satu dua orang, mungkin perlu direvitalisasi. Dan ini tidak semata hanya menyangkut keterampilan memainkan wayang dan menabuh gamelan, tetapi juga pembuatan kelir, peralatan, serta sosialisasi kembali kesenian tersebut.[7]

Persoalan kesenian tradisi juga adalah regenerasi. Proses regenerasi biasanya berlangsung secara tradisional, yaitu pembelajaran dari satu pertunjukan ke pertunjukan lainnya. Seorang keturunan keluarga yang ingin atau akan mewarisi gaya suatu, akan ikut dalam rombongan pertunjukan. Dari pertunjukan langsung itu, calon pelanjut akan belajar dan mendapatkan pengalaman pertunjukan. Tetapi karena pertunjukan tradisi itu sudah menyusut, maka proses pembelajaran tradisional itu sudah tidak efektif lagi. Secara konseptual, program revitalisasi yang dilakukan adalah mendidik orang yang akan menggantikannya. Proses revitalisasi di sini menggunakan narasumber yang masih mampu secara langsung mengajarkannya, tanpa melalui perantara atau orang yang pernah menyaksikan pertunjukannya. Tradisi bakesah dan beberapa jenis kesenian dan pertunjukan lain yang telah menghilang, mungkin bisa dihidupkan melalui cara ini.

Revitalisasi, terutama terhadap berbagai jenis kesenian dan pertunjukan yang telah lama menghilang, dalam banyak hal merupakan suatu proyek invensi. Kekunoan dan keaslian bukanlah yang utama di sini, dan kemungkinan perubahan dan pergeseran sangatlah disadari dalam proses penciptaannya kembali.  Dalam praktiknya, revitalisasi sebuah bentuk seni dalam jangka pendek biasanya digelar dengan pengadaan workshop dan festival yang berisi lomba, sementara dalam jangka panjang bisa pendirian sekolah seni yang bersifat pertama-tama sebagai konservatoriom.

Selain revitalisasi, masyarakat bisa saja meminta proteksi secara resmi kepada pemerintah atas pemeliharaan kekayaan tradisi lokalnya. Ini bisa berupa jaminan pelestarian melalui keputusan politis atau juga dana pelestarian. Kehadiran museum dengan berbagai fungsinya dan pemeliharaan benda cagar budaya atau pagelaran festival rutin tahunan menyangkut seni, pengobatan tradisi, dan lainnya, bisa dianggap sebagai bagian dari proteksi ini.

Bagi masyarakat yang lebih kecil, dan berada dalam hegemoni masyarakat yang lebih besar, negara atau perusahaan-perusahaan multinasional, hak proteksi ini merupakan suatu hak kolektif yang sangat penting. Yang pertama, bisa berupa tuntutan kelompok kepada anggotanya sendiri dan yang kedua kepada masyarakat yang lebih besar. Bentuk pertama dimaksudkan untuk melindungi kelompok dari dampak yang menggoyahkan perbedaan pendapat internal (misalnya keputusan dari anggota perorangan untuk tidak mengikuti praktik-praktik tradisional atau adat istiadat), sedangkan yang kedua dimaksudkan untuk melindungi kelompok dari dampak keputusan eksternal (misalnya keputusan ekonomi politik menyangkut hak-hak atas tanah, bahasa, atau agama dari masyarakat yang lebih luas atau kekuasaan politik yang lebih besar). Yang pertama ini disebut sebagai ‘pembatasan internal’ sedang yang kedua disebut ‘perlindungan eksternal.’[8]

‘Tradisi lokal’ dalam pengertian seni pertunjukan atau ritual biasanya menghilang karena tergeser oleh pengaruh hiburan modern. Atau serangan kalangan agama. Dalam konteks Banjar aspek ini penting sekali, karena pengaruh Islam yang kuat, terutama yang mengarah ke puritan bisa mengancam berbagai tradisi ini. Di dalam sejarah Kesultanan, hal ini sudah pernah ada presedennya ketika sejumlah upacara adat tidak lagi diselenggarakan karena anjuran –atau tekanan para ulama— lantaran upacara tersebut dianggap syirik.[9]

Kecenderungan ini bukan suatu yang mustahil, melihat perkembangan Islam di Kalimantan Selatan khususnya, dan di Indonesia umumnya, akhir-akhir ini. Dalam hal ini, kembali Kesultanan dituntut perannya, untuk memberikan proteksi kepada tradisi-tradisi yang telah ‘diinvensi’ tersebut di satu pihak, dan menjadi ‘mediator’ bagi pihak-pihak yang berbeda dan bersebarangan serta menentang tradisi budaya tersebut.

Tetapi ada juga yang tiba-tiba muncul kembali, tentu dengan dalam bentuk inventifnya, terutama jika industri pariwisata masuk ke dalamnya atau pemerintah setempat yang membutuhkan legitimitas terlibat di dalamnya. Tetapi tradisia lokal dalam pengertian pandangan hidup atau praktik-praktik (kepemilikan tanah, pola bercocok tanam, pengobatan dll.) yang potensial melawan kekuasaan negara atau kekuatan modal tentu tidak mudah untuk berkembang. Bahkan dalam banyak hal, diberangus. Mempertahankan hal ini, tak ada lain, kecuali melakukan resistensi: suatu perlawanan halus dan diam-diam, namun diyakini sangat efektif.


[1] Program ini dikoordinasi oleh Badan Pelestari Pusaka Indonesia (BPPI) dan Erf Goed Nederland.

[2] Lih. J. J. Ras, Hikajat Bandjar: a study of Malay Historiography, The Hague – Martinus Nijhoff, 1968.

[3] Lih. Amir Hasan Kiai Bonda, Suluh Sedjarah Kalimantan, Cetakan Pertama, M.A.I Percetakan Fadjar, Banjarmasin, t.t.

[4] Seperti dilaporkan oleh Amir Hasan Kiai Bondan.

[5] Eric Hobsbawm, “Introduction : Inventing Traditions”, dalam Eric Hobsbawm dan Terence Ranger (ed.), The Invention of Tradition, Cambridge University Press, 1983.

[6] Bagian ini merupakan revisi bagian dari makalah “Memproduksi Lokal(itas), Mengimbangi Global” yang saya kemukakan dalam seminar, Menakar Kekuatan Transformatif Khazanah Lokal, diselenggarakan oleh LK3, Hotel Jelita, 29 Desember 2005.

[7] Buku karya Amir Hasan Kiai Bondan yang berisi informasi-informasi mengenai tradisi kesultanan dan masyarakat Banjar di akhir masa penghapusan Kesultanan yang sumber utamanya adalah neneknya yang lahir dan hidup di keraton dan Pangeran Hidajat, sangat berharga sekali dalam hal ini.

[8] Lih. Will Kymlicka, Kewarganegaraan Multikultural, LP3ES, Jakarta, 2003.

[9] Lih. Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, Rajawali Press, Cetakan Pertama, 1997. Alfani mencatat beberapa upacara tradisi yang kini menghilang di antaranya karena faktor tekanan agama.  Contoh paling menarik tentu saja adalah upacara manyanggar, yang secara khusus dibahas dalam kitab Syekh Arsyad al-Banjary, Tuhfah ar-Raghibin, dengan rekomendasi yang sangat tegas: syirik dan harus ditinggalkan.

#_f�V��7

From → Kertas Kerja

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: