Skip to content

Kebebasan Beragama/Berpendapat dan Pelarangan Buku

December 23, 2011

Oleh: Hairus Salim HS

Bahan dibacakan pada Diskusi Publik “Pelarangan Buku: Menutup Jendela Dunia”, Senin, 31 Mei 2010, Ruang Seminar Taman Budaya Yogyakarta.

Pelarangan buku di Indonesia selama ini banyak terkait, langsung maupun tidak langsung, dengan keberadaan agama, terutama Islam. Dalam sejumlah kajian, bahkan ditemukan peran lembaga seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan beberapa ormas Islam lainnya dalam proses pelarangan buku.

Ini sebuah paradoks, karena Islam dikenal sebagai agama yang sangat menghargai bacaan. Wahyu Islam dimulai dengan kalimat ‘bacalah’ (Iqra!) dan salah satu sebutan kitab sucinya adalah Quran yang berarti ‘bacaan’. Pengaruh aksara, kitab, teks dalam agama ini begitu mendalam sehingga ada yang menyebut peradaban yang dibentuk (Arab)Islam ini sebagai ‘peradaban teks’. Maka bagaimana hal ini bisa ‘dipahami?’

Ortodoksi Islam

Pelarangan buku adalah pelarangan pemikiran. Jejak pelarangan pemikiran di dalam agama bisa ditelusuri di antaranya dari keberadaan ortodoksi, terbentuknya ortodoksi, dan kebutuhan reljius-politis untuk menjaga, mempertahankan, dan membela tatanan ortodoksi tersebut. Ortodoksi adalah rumusan pemikiran yang standar, sistematis, dan lengkap serta tuntas, yang diakui kebenarannya di dalam sebuah lingkungan agama.

Seperti riwayat banyak agama, ortodoksi dalam Islam (sunni) juga terbentuk jauh sepeninggal nabi pembawa Islam itu sendiri, Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, segala hal menyangkut agama dan hubungannya dengan kehidupan lain, bisa ditanyakan langsung kepada Nabi. Tetapi setelah beliau wafat, sumber otoritas tersebar di banyak sahabat dekatnya. Tak terhindarkan muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara keagamaan maupun aspek kehidupan lainnya. Perbedaan ini sendiri bersumber dari perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat Quran sebagai sumber hukum, yang di dalam dirinya memang diakui bersifat mujmal (makro/global) dan jelas membutuhkan interpretasi lebih lanjut.

Keberagaman tafsir dianggap bisa mengancam stabilitas, melahirkan keliaran, dan menimbulkan kebingungan.  Karena itulah dibutuhkan suatu landasan pemikiran yang koheren, memiliki kebenaran yang pasti (fixed), dan menjadi satu-satunya sandaran. Itulah ortodoksi. Proses ortodoksi meliputi standarisasi, penyeleksian, pengklasifikasian, pengkategorian, perumusan, dan akhirnya penetapan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dianggap benar, baik, tepat, dan sejenisnya. Di dalam kamus sosiologi agama, ortodoksi barangkali paralel dengan apa yang disebut sebagai ‘pelembagaan’ (institusionalisasi). Pelembagaan di sini tidak semata pada hal-hal yang bersifat fisik tetapi juga menyentuh aspek mental. Karena itu, proses ortodoksi barangkali lebih mirip dengan ‘pendisiplinan’ yang dikenal dalam wacana paskastruktural.

Proses ortodoksi, yang di dalam literatur Islam dikenal sebagai tadwin (kodifikasi) ini misalnya terjadi ketika hadits/sunnah muncul sebagai sumber hukum kedua setelah Quran dan pembentukan hukum Islam. Pada yang pertama terbangun himpunan hadits yang dianggap otoritatif mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan enam imam periwayat hadits otoritatif lainnya. Sementara pada yang kedua, terbentuk mazhab hukum Islam yang dikenal seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

Tentu saja tadwin bukan proses yang semata-mata ilmiah-relijius. Tadwin juga sarat dengan proses politik, jika bukan malah merupakan proses dan produk politik itu sendiri, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan agama. Dalam proses tadwin tersebut, dan hingga mapannya ortodoksi, berbagai pemikiran yang berbeda apalagi menentang telah disisihkan, disingkirkan, dibengarus, buku-buku mengenainya telah dilarang, dan dibakar, bahkan sejumlah pemikirnya telah dipenjara dan dibunuh. Pikiran yang berbeda dan berseberangan dianggap sebagai bid’ah, zindik, dan bahkan kafir. Ia dipandang sebagai virus dan racun yang membahayakan iman, dan serentak dengan itu, juga mengancam stabilitas tatanan politik.

Ortodoksi dengan demikian adalah sebuah konstruksi akan sebuah ajaran yang dianggap benar dan absah. Ia menjadi sebuah ‘pakem’ yang menentukan batas-batas terjauh sebuah pemikiran keagamaan: mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang dianggap benar dan mana yang salah, dan seterusnya.  Singkatnya mana yang “Islam” dan mana yang “bukan Islam”. Di dalam pemikiran kaum sunni, karena itu misalnya kita mengenal istilah kutub al-mu’tabarah dan kutub ghairul mu’tabarah (kitab yang absah dan kitab yang tidak absah), artinya mana kitab yang bisa diambil sebagai landasan dan mana yang tidak, mana yang semestinya dibaca dan mana yang tidak, mana yang diperkenankan dan mana yang dilarang, dst. Selain itu juga terdapat kecaman keras terhadap mereka yang belajar agama tanpa seorang guru yang otoritasnya sudah diakui. Kedua hal ini menjamin kelestarian suatu ajaran untuk tetap di dalam batas-batas ortodoksinya.

Produksi dan reproduksi teks di dalam suatu lingkungan ortodoksi ini tetap berjalan, tetapi ia haruslah dalam batas-batas yang ditentukan dan disepakati di dalam ortodoksi itu sendiri. Pola dan mekanismenya bekerja atas dasar prinsip-prinsip limisitas yang memelihara dan mempertahankan penyempitan makna. Prinsip ini bisa disaksikan dalam apa yang disebut sebagai syarah di dalam khazanah intelektual Islam. Syarah adalah teks yang berisi ulasan atas teks lain. Teks lain ini sendiri bila ditelusuri akan sampai pada teks-teks canon yang telah diakui di lingkungan ortodoksi tersebut.  Syarah bisa muncul berlapis-lapis, sehingga ada syarah atas syarah atas syarah, dst.

Peran yang dimainkan tipe-tipe teks sekunder ini sepanjang zaman adalah berupaya mengungkapkan makna atau pun hal-hal yang tersembunyi dari dari teks-teks primer, namun ia tidak akan pernah melampaui teks-teks primer itu sendiri. Di satu sisi, syarah memberi kesempatan seseorang untuk menggali makna sampai kemungkinan tak terbatas. Tetapi apapun pola hermeneutika yang dipakai, tak dapat tidak syarah hanya dapat menyuarakan apa yang terdapat dalam teks primer yang sebenarnya sudah selesai. Karena itu, disadari atau tidak, sirkulasi syarah-syarah ini berfungsi sebagai medium yang menjaga agar batas-batas diskursif pemikiran keagamaan itu tidak keluar dari garis ortodoksi. Kedudukan syarah ini barangkali paralel dengan status buku-buku commentaries dalam episteme dan gugus-gusus dirkursif yang membentuk ‘rezim pengetahuan’ di dunia barat seperti yang pernah diselidiki oleh Michael Foucalt.

Tentu saja para penganut ortodoksi tidak mau mengakui, menyadari, dan dalam banyak hal, memang melupakan proses-proses ‘politik penyingkiran’ yang mengiringi pembentukan ortodoksi ini. Sebagian besar umat yang lebih awam bahkan tidak mengetahui dan memahami sama sekali adanya proses yang bersifat politis tersebut. Mereka menganggap ajaran yang  diterima tersebut sudah taken for granted, sebagai satu-satunya ajaran yang benar dari sono-nya, dan kebenarannya terhubung semurninya dengan yang diajarkan dan disampaikan sejak awal agama itu diwahyukan. Proses ilmiahnya memang dibentuk dan dikonstruks untuk hanya meyakini kebenaran ajaran agama sendiri dan mengabaikan suara-suara yang lain.

Setiap agama, dan setiap aliran di dalam agama, memiliki ortodoksinya sendiri. Di dalam Islam ada Sunni, Syi’ah, Muktazilah, dan lain sebagainya. Apapun juga, yang tertinggal dari sini adalah mekanisme berpikir yang bersifat biner: salah-benar; lurus-menyimpang; hitam-putih, dst. yang diyakini telah ada ‘pakem’-nya.

 

Kebebasan Beragama/Berpendapat vs Pelarangan Buku

Sebagian besar kalangan pendukung ortodoksi menganggap konsepsi ajaran mereka sebagai ‘suci, tak tercela’ dan karena itu merupakan ‘kehormatan.’ Dengan demikian, jika ada sebuah ajaran yang dianggap menyimpang atau ada pemikiran yang mengkritik bangunan atau salah satu aspek dari bangunan ortodoksi itu, mereka akan keberatan dan tersinggung, serta menolaknya. Dalam beberapa kasus bahkan bukan tidak mungkin, akan menuntut pembengarusan pemikiran tersebut. Jika pemikiran itu termuat dalam sebuah buku, maka tuntutannya di antaranya adalah pelarangan dan pemusnahan buku tersebut.

Selama ini, buku memang masih menjadi media konvensional penyampaian pemikiran, termasuk yang dianggap ‘heteredoks’, serentak dengan itu juga menjadi ‘bukti’ akan keberadaan heteredoksi itu sendiri. Namun pelarangan buku adalah salah salah satu aspek saja dari upaya pemberangusan kebebasan berpikir dan berpendapat, yang dalam konteks ini bisa berujung pada pelanggaran kebebasan beragama.

Awalnya kaum ortodoksi ini merasa keberatan dengan pemikiran dalam sebuah buku yang mengkritik ajaran atau menyalahi dogma ortodoksi. Mereka menganggap buku itu sebagai menyimpang, merusak, melecehkan, melenceng, dan lain-lain. Mereka mengutarakan hal itu dalam khotbah-khotbah di lingkungan internal dan pada tahap berikutnya juga tampil ke media-media publik. Mereka menghimbau umat untuk tidak membeli dan membaca buku yang dimaksud. Kemudian mereka melapor ke lembaga-lembaga seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau organisasi-organisasi Islam lainnya, dan menuntut untuk melarang buku tersebut. Inilah aspirasi ortodoksi.

Sampai di situ, saya kira, apa yang mereka lakukan cukup wajar, dengan alasan dan demi melindungi ‘keimanan’ umat mereka. Pernyataan atas keberatan dan penolakan mereka terhadap buku yang dianggap mengandung ajaran yang salah, keliru, melenceng, dst. harus dipahami sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan beragama. Problem muncul jika mereka memaksakan tuntutan pelarangan itu dan menyertainya dengan aksi-aksi kekerasan.

Masalahnya makin menukik ketika pemerintah bukan saja sering melakukan pembiaran terhadap aspek-aspek kekerasan ini, tapi bahkan sering memenuhi aspirasi dan tuntutan ini. Melalui perundang-undangan yang mantranya ‘penodaan dan penistaan’ sebuah buku yang dianggap melenceng dan menyimpang lalu dilarang. Tak jarang bahkan penulisnya ditangkap dan diadili. Semuanya dilakukan secara sepihak.

Atau pola yang kedua: pemerintah mengambil inisiatif untuk melarang sebuah buku yang dianggap heteredoks ini. Kemungkinan ini kerap terjadi karena keberadaan ortodoksi menjadi penting, kuat, dan terasa ‘menekan’ kalau atau karena dianut mayoritas. Politik pemerintah sendiri secara pragmatis sering merasa perlu mengambil hati kalangan mayoritas ini untuk tetap mendukung kekuasaan mereka dengan mencegah mereka untuk tidak kecewa dan marah.

Pada ujungnya, dan sebagian besarnya, duduk soal terletak pada kedudukan pemerintah juga. Akan selalu ada keberatan dan penolakan terhadap pemikiran yang kritis terhadap ortodoksi. Aspirasi ortodoksi seperti ini adalah sah, dan menurut saya, menjadi bagian dari kebebasan beragama. Namun kritik seorang cendikiawan/penulis atau pandangan suatu komunitas keagamaan yang berbeda juga memiliki haknya untuk hidup, sebagai bagian dari kebebasan beragama atau kebebasan berpendapat. Dapatkah pemerintah menyeimbangkan dua tuntutan yang saling berlawanan ini?


[1] Draft Diskusi Publik “Pelarangan Buku: Menutup Jendela Dunia”, Senin, 31 Mei 2010, Ruang Seminar Taman Budaya Yogyakarta.

From → Kertas Kerja

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: